oleh; A.H. Ritonga

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”

Profesionalisme merupakan sebuah kata yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi dan internasionalisasi yang semakin menguat dewasa ini, dimana persaingan yang semakin kuat dan proses transparansi di segala bidang merupakan salah satu ciri utamanya. Seorang profesional dituntut harus banyak belajar, membaca, menulis dan mendalami teori tentang profesi yang digeluti. Profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh karena itu penelitian terhadap suatu tugas profesi sangat dianjurkan. Pelaksanaan kegiatan kita akan mencapai maksimal apabila dilakukan dengan meraba-raba atau mencoba-coba, akan tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji kevalidannya. Ini berarti seorang yang profesional bekerja dengan mengandalkan teori, praktik dan pengalaman, berbeda dengan pekerjaan yang non profesional yang hanya berdasarkan praktik dan pengalaman.

Guru sebagai sebuah profesi yang sangat strategis dalam pembentukan dan pemberdayaan anak-anak penerus bangsa, memliki peran dan fungsi yang akan semakin signifikan dimasa yang akan datang. Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional. Menurut Undang-undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, mereka harus; 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya; 3) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; 4) mematuhi kode etik profesi; 5) memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; 8) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya; 9) dan memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.

Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, merupakan sebuah keharusan yang memerlukan penanganan lebih serius. Profesionalisme guru adalah sebuah paradigma yang tidak dapat di “peti es” kan lagi. Dalam konteks pemberdayaan guru menuju sebuah profesi yang berkualitas dimana secara empiris dapat dipertanggung jawabkan, memerlukan keterlibatan banyak pihak dan stakeholders, termasuk pemerintah sebagai penyelengara Negara.

Diperlukan sebuah kondisi yang dapat memicu dan memacu para guru agar dapat bersikap, berbuat serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai dengan bidang ke-ilmuannya masing-masing. Kondisi tersebut dapat dimunculkan lewat atmosfeer yang secara sengaja harus diciptakan oleh pemerintah.

Sekali lagi, seperti yang tercantum dalam PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Maka dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Guru sebagai sebuah profesi yang menuntut adanya kesadaran, dan tanggung jawab yang lebih kuat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai tenaga pendidik. Diperlukan sebuah komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun moral, agar guru dapat benar-benar berpikir dan bertindak secara professional sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut adanya suatu keahlian yang lebih spesifik.

Sehingga, untuk menuju profesionalitas tenaga pendidik, maka hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya, adalah pertama, penyelenggaraan pelatihan. Dasar profesionalisme adalah kompetensi. Sementara itu, pengembangan kompetensi mutlak harus berkelanjutan. Caranya, tiada lain dengan pelatihan. Kedua, Pembinaan perilaku kerja. Studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber di awal abad ke-20 dan penelitian-penelitian manajemen dua puluh tahun belakangan bermuara pada satu kesimpulan utama bahwa keberhasilan pada berbagai wilayah kehidupan ternyata ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. Ketiga, Penciptaan waktu luang. Waktu luang (leisure time) sudah lama menjadi sebuah bagian proses pembudayaan. Salah satu tujuan pendidikan klasik (Yunani-Romawi) adalah menjadikan manusia makin menjadi “penganggur terhormat”, dalam arti semakin memiliki banyak waktu luang untuk mempertajam intelektualitas (mind) dan kepribadian (personal). Keempat, Peningkatan kesejahteraan. Agar seorang guru bermartabat dan mampu “membangun” manusia muda dengan penuh percaya diri, guru harus memiliki kesejahteraan yang cukup.

Kita tahu bahwa mutu pendidikan tak hanya dapat di ukur dari variable profesionalisme guru, akan tetapi setidaknya tindakan profesionalisme sang guru akan melahirkan pemberdayaan dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Seiring bertambahnya perjalanan sang waktu, bertambah pula keprofesionalan guru yang dilengkapi bukti-bukti tindakan nyata seperti paparan di atas, sehingga implikasi lanjutan dari profesionalisme guru adalah turut andil dalam menyumbang proses menuju mutu pendidikan di Negeri tercinta ini.

Predikat guru menunjukan keprofesionalan seseorang pada bidangnya yang bukan hanya bertugas mengajar tetapi juga mendidik. Profesi ini tentu didapatkan secara instan tetapi melalui rangkaian proses penguasaan ilmu atau melalui pendidikan khusus seperti pendidikan keguruan. Sehingga, meminjam bahasa KH. Sholeh Bahruddin (pengasuh pondok pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan) untuk menjadi guru dibutuhkan 2 (dua) syarat dasar, yaitu istiqomah (baca: konsisten) dan uswatun khasanah (tauladan yang baik). Konsisten disini diartikan sebagai penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme diri seorang guru. Sedangkan tauladan adalah skill pendidikan yang berorientasi pada moral yang baik, dengan megedepankan contoh atau tauladan sikap, sifat dan ucapan yang baik.

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentranformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan disetiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan (UU No.14 Thn 2005:2). Pendapat akhir pemerintah atas Rancangan UU tentang guru dan dosen yang disampaikan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, cukup menjanjikan kualitas pendidikan Indonesia dengan guru-guru yang profesional, memiliki kompetensi dan disertfikasi sebagai jabatan profesi guru. Tetapi, konsep dan Undang-Undang, berbicara pada dataran ideal, tetapi realitas pendidikan yang dihadapi saat ini berbicara lain. Katakan saja, berita dari dunia pendidikan yang menggetarkan para pengguna pendidikan:

Pertama, hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang layak untuk mengajar. Katakan saja, kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar disekolah. Dari sini kemudian diklarifikasi lagi, guru yang tidak layak mengajar atau menjadi guru berjumlah 912.505, terdiri dari 605.217 guru SD, 167.643 guru AMP, 75.684 guru SMA, dan 63.962 guru SMK.

Kedua, tercatat 15 persen guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dipunyainya atau budangnya (Kompas, 9/12/2005). Dengan kondisi, berapa banyak peserta didik yang mengenyam pendidikan dari guru-guru tersebut? Berapa banyak yang dirugikan? (Baskoro Poedjinoegroho E: Kompas, 5/1/2006).

Ketiga, fakta lain, menunjukkan bahwa mutu guru di Indonesia masih jauh dari memadai. Berdasarkan statistik 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masingmasing. Selain itu 17.2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Bila SDM guru kita, dibandingkan dengan negara-negara lain, maka kualitas SDM guru kita berada pada urutan 109 dari 179 negara berdasarkan Human Development Index (Satria Dharma:From:http:// suarakita. com/artikel. html). Apabila data ini valid, maka cukup mencengankan kita yang bergelut dalam dunia pendidikan selama ini.

Pekerjaan mengajar telah ditekuni orang sejak lama dan perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat (Purwanto; From.http: //www. pustekkom.go.id). Tetapi, data dan kondisi di atas, cukup memprihatikan kita. Mungkin kita bertanya, apa yang diperbuat selama ini dalam dunia pendidikan kita? Padahal, setiap ganti mentri, mesti ganti kebijakan dalam dunia pendidikan, tetapi kondisi dan realitas tenaga guru yang disebutkan di atas adalah merupakan suatu berita yang mencengangkan dan bencana untuk dunia pendidikan. Mungkinkah guru dapat menjadi profesional? Harus disadari kondisi guru seperti pada temuan di atas harus menjadi keprihatinan bersama. Kondisi di atas membuat kita bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem rekruiting guru. Siapakah mereka itu? Apakah mereka adalah para calon guru atau mereka-mereka yang sedang belajar untuk menjadi guru. Apakah mereka itu sejak semula bercita-cita menjadi guru ataukah lantaran tidak dapat masuk ke fakultas yang dicita-citakan, lantas memaksa diri untuk menjadi guru yang tidak sesuai dengan pilihannya? Apakah kegagalan mereka untuk memasuki fakultas nonkeguruan merupakan indikasi bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan yang mencukupi? Apabila demikian, apakah mereka dapat dikatakan terdampar menjadi guru? Ini adalah persoalan serius yang dihadapi untuk mewujudkan kompetensi, sertifikasi dan profesionalisme guru.

Bukankah hampir tidak pernah terdengar tentang sebuah ciri-cita untuk menjadi guru, sekalipun dari anak guru? Apakah ini semua, ada korelasinya dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme para guru? (Baca: Baskoro Poedjinoegroho E: Kompas, 5/1/2006).

Predikat guru yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah maupun masyarakat, adalah suatu predikat yang tidak semua orang bisa menyandangnya. Mereka yang mendapat predikat guru adalah orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan secara alami tentang hakekat manusia dan hakekat pendidikan.

Predikat guru menunjukan keprofesionalan seseorang pada bidangnya yang bukan hanya bertugas mengajar tetapi juga mendidik. Profesi ini tentu didapatkan secara instan tetapi melalui rangkaian proses penguasaan ilmu atau melalui pendidikan khusus seperti pendidikan keguruan.

Tugas pendidikan juga tugas kemanusiaan. Manusia yang berpotensi itu dapat berkembang ke arah yang lebih baik, tetapi dapat juga berkembang ke arah yang tidak baik.

Guru sebagai pendidik harus memahami hakekat manusia, karena tugas mendidiknya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan karena memahami hakekat manusia. Guru sebagai pendidik telah memahami secara jelas tentang manusia. Pemahaman ini akan melahirkan kemampuan kepada guru untuk menyusun peta karakteristik manusia.

Peta ini akan menjadi landasan dan acuan bagi guru dalam bersikap, menyusun strategi, metode dan teknik pembelajaran, memilih pendekatan dan membuat media pembelajaran, orientasi pembelajaran dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajran dalam pendidikan.

Untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa, pendidikan menempati urutan utama dibandingkan dengan sektor lain. Dengan pendidikan sumber daya manusia (SDM) dapat dibangun, kecerdasan bangsa dapat ditingkatkan dan kesejahteraan dapat direntangkan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain pendidikan adalah faktor utama dalam menguak kemajuan bangsa.

Akan halnya judul di atas, maka menurut Ulama aktifis harakah Islamiyyah, pendidikan itu haruslah mampu meliputi akal, fisik dan jasmani sekaligus. Bukankah manusia terdiri dari tiga unsur tersebut? Pendidikan yang hanya memprioritaskan aspek aqliyyah (akal an sich) saja tidak cukup. Bisa-bisa (na’uudzu billaahi dzaalika) melahirkan generasi ala cerita rakyat, malin kundang, sosok pemuda yang akhirnya ngelunjak terhadap ibu kandungnya. Kita pernah membaca di koran, ada pelajar yang membajak dan merampok para ibu di atas bis. Gejala apa ini? Belum lagi banyaknya pelajar yang membunuh pelajar dari sekolah yang lainnya.

Pendidikan yang hanya memperhatikan sisi jasmani akan melahirkan manusia-manusia ala robot yang hanya bisa diperintah ke sana ke mari, ‘gasak’ sana, sikut sini dengan tanpa melihat baik dan buruknya bagi dirinya maupun bagi orang lain atau yang lebih luas dari itu. Demi mendapatkan uang rela mengorbankan jabatan hingga merugikan Negara.

Pada akhirnya juga pendidikan yang cuma mengandalkan kesucian hati hanya akan melahirkan para “sufi” yang hanya berpuas diri pada ibadahnya tanpa banyak berbuat untuk kemaslahatan umat.

Namun secara harfiah, guru (tenaga pendidik) disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Jadi, setidaknya hakikat pendidik (guru) bukanlah sekedar tenaga pengajar yang bersifat jasmani, melainkan pendidik harus meliputi secara keseluruhan dari pendidikan jasmani, akal pikiran, dan fisik sekaligus.